PM Malaysia Akan Hadiri KTT ASEAN Jakarta
Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, akan hadir dalam KTT ASEAN Jakarta pada Sabtu pekan ini. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia, Hishammuddin Hussein melalui akun Twitter resminya @HishammddinH20.
“Sulten Brunei selaku Ketua ASEAN mengundang PM Muhyiddin Yassin untuk menghadiri KTT di Sekretariat ASEAN di Jakarta sabtu ini,” tulis Hiham seperti dilihat detikcom, Rabu (21/4/2021).
Hisham memastikan Muhyiddin Yassin akan hadir. Hashim juga akan pergi ke KTT ASEAN Jakarta untuk mendampingi Muhyiddin Yassin.
“PM Muhyiddin telah menerima dan akan hadir, saya akan menemaninya,” katanya.
KTT ASEAN Jakarta akan dilaksanakan pada Sabtu (24/4/2021). Sejumlah pemimin negara di ASEAN akan hadir.
Dalam KTT ASEAN Jakarta tahun ini, pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dijadwalkan akan hadir. Rencana kehadiran Jenderal Min Aung itu direspons dengan penolakan.
Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menilai semestinya pemerintah RI tidak menerima kedatangan pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN.
“Pemerintah Republik Indonesia tidak boleh memberikan pengakuan terhadap junta militer sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar, karena rezim ini telah membantai warga sipil dan membungkam gerakan demokrasi yang merupakan suara rakyat Myanmar,” kata Irine dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/4/2021).
Selain itu, jaringan organisasi masyarakat sipil juga menolak kehadiran Jenderal Min Aung. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mengatakan ormas yang menolak kehadiran Jenderal Ming itu yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Human Rights Working Group (HRWG), Migrant CARE, Asia Democracy Network (ADN). Kemudian ada Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Kurawal Foundation, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan SAFEnet.
“Menolak kehadiran junta militer sebagai perwakilan Myanmar di ASEAN Special Summit, Kami merekomendasikan kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam ASEAN Special Summit untuk memberikan kursi representasi Myanmar di ASEAN Special Summit untuk National Unity Government sebagai pemerintahan Myanmar yang sah dan dipilih secara demokratis,” Usman dilansir Antara, Selasa (20/4/2021).
