“Yang jelas para pelaku ini adalah oknum, jadi kalau ke depan kita bisa melakukan evaluasi untuk memperbaiki manajemen sistem dari TNI dan Polri apa yang dilakukan oleh oknum tertentu maka kita harus tangkap pelakunya kemudian pelaku itu harus diselidiki secara baik atau dicari tahu motifnya apa setelah tahu motifnya kemudian dikaji bagaimana mencari format untuk membangun karakter dari aparat TNI dan Polri,” kata dia.

Lebih lanjut, Yan juga menanggapi Pratu Lukius Y Matuan yang membelot dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Yan berharap Pratu Lukius segera ditangkap.

“Pratu Lukius ini segera ditangkap dulu dalam waktu yang tidak terlalu lama, interogasi dia atau diselidiki motifnya, orientasinya ke mana. Dan ini saya pikir kembali kepada pemerintah pusat, minta kepada Menteri Keuangan mengatur soal tunjangan operasi di daerah terpencil seperti di Papua, operasi di wilayah perbatasan dan juga lauk-pauk,” katanya.

“Uang lauk-pauk di aparat TNI di Papua itu sekitar Rp 70 ribu itu kita minta dinaikkan, minimal Rp 200 per hari untuk makan minumnya anggota, karena air minum di Puncak Jaya satu botol 600 ml itu Rp 50 ribu, jadi kasihan kalau aparat TNI tidak di-backup dengan tunjangan yang cukup, uang lauk-pauk untuk makanan sehari-hari kalau mereka melakukan kegiatan yang aneh-aneh ya kita mau salahkan juga serba salah juga,” jelas dia.

Selain itu, Yan juga meminta TNI dan Polri untuk menetapkan standar operasi penggunaan senjata. Dia mengatakan penggunaan senjata dan amunisi dari aparat harus didata dengan rinci.

“Saya minta untuk Panglima TNI dan Kapolri menetapkan standar operasi pasukan organik maupun pasukan nonorganik baik dari segi penggunaan amunisi, maupun penggunaan senpi, masuk keluar dan pergerakan amunisi dan senpi yang digunakan oleh aparat TNI dan Polri itu harus ada standar operasionalnya. Sehingga kontrol dari satuan terhadap penggunaan amunisi dan senjata benar-benar tidak disalahgunakan akhirnya menimbulkan hal-hal yang menimbulkan provokasi, bahkan menimbulkan gejolak di daerah-darah konflik,” tuturnya.

“Karena kita belajar dari pengalaman banyak juga selama ini aparat TNI dan Polri yang terlibat untuk menjual amunisi maupun terlibat dalam konflik ataupun mensponsori gerakan KKB dengan distribusi amunisi dan senjata,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa mengakui setiap tahun banyak prajurit TNI yang meninggalkan dinas. Kasus Pratu Lukius Y Matuan kabur dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua bukan kasus pertama prajurit membelot dari TNI.

“Jadi, sebetulnya kasus ini bukan hanya terjadi kali ini, walau tidak sama persis tapi prajurit yang lari atau meninggalkan dinas dan tidak kembali lagi itu cukup sering. Jadi saya juga tidak ingin misal mengambil kesimpulan kasar bahwa ini ada hubungan dengan putra daerah sama sekali tidak. Saya terbuka, nggak bohong. Setiap tahun begitu banyak,” kata Andika di Mapomdam Jaya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/4).

Andika mengungkap motif sejumlah prajurit membelot dari TNI. Salah satunya terkait persoalan utang.

“Motivasi beda-beda ada yang karena utang, ada yang karena mungkin merasa tidak cocok, ada yang mungkin karena masalah susila, macem-macem itu begitu, banyak. Dan itu dilakukan oleh prajurit dengan latar belakang maupun etnis yang beda-beda. Kami tidak akan ambil kesimpulan bahwa ini ada hubungan dengan putra daerah,” kata Andika.