Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ‘presiden mantan gubernur’. PPP menilai Anies Baswedan perlu membuktikan kinerjanya jika ingin mengikuti jejak Jokowi.

Awalnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menyinggung persoalan kemacetan yang sempat dibahas Anies. Awiek tidak membantah memang persoalan itu teratasi karena koordinasi dan delegasi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah.

“Itu saya kira baru sebagian kecil persoalan kemacetan yang bisa diatasi. Jadi ya memang berkat koordinasi dan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke daerah,” kata Awiek saat dihubungi, Jumat (2/4/2021).

Awiek mengatakan sebetulnya analisis pakar politik terkait arah pembicaraan Anies menyangkut pilpres merupakan hal yang biasa. Menurut Awiek, hal tersebut juga masih jauh jika dikaitkan dengan pilpres.

“Hanya saja, untuk dikaitkan dengan pilpres masih sangat jauh. Soal pengamat mengaitkan ya biasa saja, tapi tidak semuanya harus dikaitkan dengan pilpres,” ucapnya.

Lebih lanjut, Awiek lantas membandingkan Anies dengan Jokowi ketika menjabat kepala daerah. Awiek menyebut Anies masih perlu pembuktian lebih jauh untuk bisa ‘berlaga’ pada 2024.

“Apalagi Pak Anies sampai saat ini (belum) memiliki parpol sebagai kendaraan politik. Berbeda dengan Jokowi ketika mulai wali kota sudah menjadi bagian dari PDIP. Anies perlu pembuktian kinerja untuk bisa running 2024 di pilpres,” ujarnya.

Awiek beralasan hingga kini belum ada satu pun kebijakan Anies yang spektakuler yang bisa membawanya di Pilpres 2024. Selain itu, kebijakan Anies dinilai belum dikenang oleh rakyat.

“Saya belum lihat belum ada kebijakan spektakuler yang dilakukan Anies yang bisa dikenang,” imbuhnya.

Sebelumnya, perkataan ‘presiden mantan gubernur’ dilontarkan Anies dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama PT Transportasi Jakarta dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tentang Kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi yang disiarkan secara virtual, Kamis (1/4). Anies mengaku bersyukur saat ini Pemprov DKI bisa ikut mengurus persoalan stasiun yang ada di Jakarta berkat Presiden Jokowi.

“Lalu kami matur ke Pak Presiden, kalau kita mau transportasi tapi nggak punya kewenangan, itu akan sulit. Minta supaya stasiun di Jakarta dikelola oleh DKI. Untungnya, Presiden mantan Gubernur DKI,” kata Anies.